"Ya, itu bagian dari proses demokrasi. Kita ini hidup di negara pancasilais. Mana ada memindahkan orang, tapi membawa-bawa agama," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Menurut dia, aksi unjuk rasa itu yang dilakukan sekelompok warga, Rabu (25/9/2013), masih bisa ditoleransi karena berlangsung secara damai dan tidak anarkistis. Jika unjuk rasa menjurus ke aksi anarkistis, maka bukan tidak mungkin Pemerintah Provinsi DKI akan menempuh jalur hukum.
Hingga saat ini, kata Basuki, Gubernur maupun Wakil Gubernur belum melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah dan camat hasil seleksi promosi terbuka. Intinya, ia bersama Jokowi tidak akan menjadikan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bahan pertimbangan memutasi seorang pejabat.
Menurut Basuki, penolakan warga terhadap Susan sebagai Lurah Lenteng Agung tidak mewakili kehendak seluruh warga Lenteng Agung. Ia menjelaskan, dulu saat ia terpilih menjadi wakil gubernur, sekitar 48 persen warga Jakarta belum menerima Basuki sebagai wakil gubernur. Namun, hingga kini, ia masih bertahan untuk memimpin ibu kota.
Mantan Bupati Belitung Timur itupun menduga warga yang memprotes Susan bukan warga Lenteng Agung. Walaupun konflik ini belum selesai, Basuki menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan menjadi mediasi atau penengah antara Lurah Lenteng Agung dan warga penolak.
"Apa yang mau ditengahi? Kita cuma taat sama konstitusi kok," kata dia.
Beberapa waktu lalu, sejumlah warga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengganti Susan Jasmine Zulkifli atas dasar tertentu, bukan lantaran kinerjanya yang tak memuaskan. Buntut dari ketidakpuasan itu, warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung. Mereka menuntut agar Susan dipindahkan dan diganti dengan yang lebih sesuai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar